Remaja 14 tahun asal Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara itu tewas setelah menjalani perawatan. Aksi Kamisan ke-899 Surabaya (26/2/2026), didedikasikan untuk Tawakal. Massa aksi membawa poster duka cita sekaligus protes kebengisan aparat kepolisian.
Nyawa demi nyawa hilang, duka keluarga korban yang belum terobati, selalu diiringi peristiwa serupa yang berulang tak kenal jera. Polisi Pembunuh, begitu yang tertulis di spanduk mereka.
"Hari ini kita menyuarakan betapa represifnya aparat polisi. Ini juga bentuk aspirasi dan kegelisahan dari kawan-kawan, atas kematian yang terus terjadi," ungkap Rakan Noval Alif, salah satu peserta Aksi Kamisan Surabaya.
Massa aksi mengkritik sikap kepolisian yang selalu mengarang cerita. Di beberapa peristiwa, polisi selalu mengatakan korban terlibat aksi kriminal yang dijadikan alasan tindakan mematikan itu dilakukan. Masih ingat kasus yang dialami Gamma Rizkynata Oktafandy, pelajar SMK asal Semarang yang ditembak mati anggota polisi bernama Robig Zaenudin.
Gama masih 17 tahun saat dibunuh. Setelah dieksekusi, polisi lantas mengarang cerita, Gamma adalah peserta tawuran yang membawa senjata tajam. Kala itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, memamerkan senjata tajam itu dalam jumpa pers. Ia berujar seolah Gamma penjahat sehingga membenarkan penembakan yang dilakukan Robig.
“Polanya sama, korban yang sudah meninggal, dijadikan korban lagi karena beragam fitnah dan rekayasa. Sama seperti Gamma, almarhum Tawakal juga difitnah sebagai peserta balap liar dan tawuran,” ujar salah satu peserta aksi.
Dengan perangai itu, massa aksi Kamisan melihat polisi memposisikan rakyat sebagai musuh yang harus ditumpas layaknya misi tempur. Menurut mereka, kekerasan yang terus berulang disebabkan praktik impunitas dan arogansi aparat dalam menghadapi rakyat. Kekerasan yang dilakukan aparat bukan sekali dua kali, hingga tak pantas disebut oknum.
Menurutnya, kata oknum dipakai untuk mengaburkan akar kekerasan ini. Dengan bersembunyi di balik kata oknum, kekerasan yang terjadi dialihkan dari masalah struktural dan kultural di kepolisian, ke masalah personal. Padahal, kekerasan aparat kepada rakyat sangat banal dipamerkan dan tak pudar dari waktu ke waktu. Negera memproduksi dan mereproduksi kekerasan.
Pada serangkaian penangkapan pasca demonstrasi Agustus 2025 lalu saja, sejumlah tahanan politik atau tapol mengaku mengalami penyiksaan. Mereka dipukuli di hampir sekujur tubuh. Kepala, wajah, perut sampai punggung menjadi sasaran, baik dengan tangan kosong maupun tongkat bahkan selang. Bengis, begitu peserta aksi menggambarkan situasi ini.
Dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), sepanjang Desember 2024 sampai November 2025, terdapat 42 kasus extrajudicial killing yang mengakibatkan 44 rakyat kehilangan nyawa. Sebanyak 26 kasus di antara angka itu, melibatkan anggota kepolisian. Yang terjadi pada Tawakal, menambah daftar panjang itu.
“Affan, Gamma, kini Tawakal, mereka bukan sekedar angka. Mereka adalah nama, orang yang dicintai keluarganya. Ada memori yang tertanam di orang-orang yang mencintai mereka. Negara yang seharusnya menjaga, malah menjagal nyawa mereka,” ujarnya.
Teressa, salah seorang peserta aksi mengatakan, reformasi polri tak pernah terjadi. Menurutnya, sistem yang digunakan saat ini tidak berpihak pada rakyat, bahkan melanggengkan kekerasan yang terus berulang-ulang. Ia menuntut, polisi transparan terhadap penanganan kasus yang melibatkan anggotanya.
